Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak

NO

KOMPONEN

URAIAN

A.   Komponen Penyampaian Pelayanan

1

Persyaratan

Pelayanan

1.1  Korban Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

1.2  Identitas jelas dengan menyertakan :

a.  Foto Copy KTP

b.  Foto Copy KK

c.  Foto Copy Akte Kelahiran

d.  dan data pendukung lainnya

1.3  Dokumen / Foto dan Video kejadian kekerasan yang dilakukan terhadap korban;

1.4  Saksi - saksi yang bisa dihadirkan untuk keterangan pendukung.

2

Prosedur

2.1  Pemohon / Pelapor  mengajukan pengaduan pada petugas administrasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

2.2  Petugas administrasi melakukan pendataan identitas diri kasus korban kekerasan yang dialami

2.3  Petugas menerima keterangan informasi / kronologis tentang kejadian yang dialami oleh korban

2.4  Korban memberikan keterangan lengkap pada petugas

2.5  Petugas melakukan konseling pada korban sesuai apa yang dialami

2.6  Petugas Penanganan melaporkan hasil konseling kepada Ketua pelaksana.

2.7  Ketua Pelaksana merekomendasi / Instruksi apa yang harus dilakukan oleh petugas Pelaksana (cukup mediasi / dirujuk/ diproses lebih lanjut)

3

Waktu Penyelesaian Pelayanan

3 (tiga) hari kerja.

4

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya ( Gratis )

5

Produk

5.1  Mediasi di sarankan, Pelapor/Terlapor membuat surat pernyataan dengan dibubuhi materai Rp. 10.000- ( sepuluh ribu rupiah)

5.2  Proses Rujuk di lakukan oleh petugas Administrasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

6

Pengelolaan

pengaduan

6.1  Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis / tatap muka di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo Jl. Yos Sudarso No.1 Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;

6.2  Saran dan masukan secara langsung via:

-       Kotak Saran;

-       Telepon (0335)5893529;

-       HP / WA 08113500452;

-       Email :pptkotaprobolinggo63062@gmail.com

-       Call Center 112

-       Telepon  ke Suara Kota Probolinggo acara ”Laporo Rek” di nomor telepon (0335) 427772 atau SMS ke Nomor 081336460000

6.3  Pelayanan Konseling / konsultasi dengan jadwal layanan yang ditentukan :

Hari :   Senin   08.00 – 12.00 Hukum

                 Selasa  08.00 – 12.00 Konseling Agama

                 Rabu              08.00 – 12.00 Psikolog

                 Kamis   08.00 - 12.00 Hukum

                 Jum’at  08.00 – 12.00 Konseling Agama

B.   Komponen Pengelola Pelayanan

1

Dasar Hukum

1.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17  tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

1.2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 

1.4 Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor  2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

1.5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1.6 Peraturan  Daerah Kota Probolinggo Nomor  10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 35);

1.7 Peraturan  Walikota Probolinggo Nomor  7 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

2

Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas;

Mobil, Sepeda motor, Komputer, Laptop, Printer, Meja Kerja, Buku Register, Kursi dan Filling Kabinet.

3

Kompetensi

pelaksana

3.1     Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Minimal Pendidikan S1, Memiliki  Pelatihan, Keterampilan / Pengetahuan dan Pengalaman Kerja;

3.2     Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Minimal Pendidikan SMA, Memiliki Pelatihan, Keterampilan / Pengetahuan, dan Pengalaman kerja.

4

Pengawasan

Internal

Pengawasan internal terhadap proses layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak dipantau oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

5

Jumlah pelaksana

5.1  Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak = 1 Orang

5.2 Jabatan Fungsional dan Pelaksana 2 Orang. 

6

Jaminan

Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penangganan kasus korban kekerasan sesuai dengan standar pelayanan.

7

 

Jaminan keamanan dan keselamatan

Pelayanan

7.1 Merahasiakan data korban kekerasan;

7.2 Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan korban kekerasan

8

Evaluasi kinerja

pelaksana

8.1  Kinerja Pelayanan dapat dilihat dari Indeks Kepuasan         Masyarakat (IKM) dengan Kategori Baik;

8.2  Rapat Koordinasi internal rutin setiap 3 bulan dan insidentil     terkait pelayanan.

 


LINK TERKAIT