Dasar Hukum LKS

Category: Profil Published: Tuesday, 07 June 2022 Written by Ira

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011, tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913).

Dasar Hukum P2TP2A

Category: Profil Published: Tuesday, 07 June 2022 Written by Ira

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor  2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor  6 Tahun 2015 Tentang Sistim Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);

5. Peraturan  Daerah Kota Probolinggo Nomor  10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 35);

6. Peraturan  Walikota Probolinggo Nomor  21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo);

Alamat Kontak 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Probolinggo

Jl. Raya Dringu No.13 Probolinggo

Telp : (0335) 421431

Fax : (0335) 421431

Email : dinsos.probolinggokota@gmail.com