Pelayanan Pengaduan Bantuan Pangan Non Tunai – Program Keluarga Harapan (BPNT-PKH)

A.   Komponen Penyampaian Pelayanan

1

Persyaratan

Pelayanan

1.1  Layanan bantuan tidak cair

1.2  Kartu KKS hilang/rusak

1.3  Pengaduan bantuan BPNT-PKH, Persyaratan:

-       Fotocopy KTP

-       Fotocopy Kartu Keluarga

-       Kartu Keluarga Sejahtera

2

Prosedur

2.1  Pemohon/pelapor datang dengan membawa kelengkapan berkas pengaduan (KK/KTP dan KKS);

2.2  Petugas menerima permasalahan yang dialami oleh pelapor dan menganalisa permasalahan, serta mencatat di buku register

2.3  Petugas melakukan pengecekan data pelapor di aplikasi SIKS-NG, untuk pengecekan data DTKS.

2.4  Petugas menjelaskan dan memberikan solusi kepada pelapor jika permasalahan tidak kompleks. Jika permasalahan kompleks maka dilakukan koordinasi

2.5  Petugas melaporkan permasalahan pengaduan kepada kepala sub koordinator untuk mengambil keputusan permasalahan yang kompleks

2.6  Sub koordinator berdiskusi dengan koordinator kota PKH terkait permasalahan pengaduan dan solusi yang akan diambil

2.7  Sub koordinator perlindungan dan jaminan sosial memberikan solusi kepada petugas pelayanan pengaduan untuk diteruskan kepada pelapor

2.8  petugas pelayanan pengaduan memberikan solusi kepada pelapor

3

Waktu penyelesaian

Pelayanan

1 hari

4

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (Gratis)

5

Produk

Rekomendasi kartu hilang/rusak

6

Pengelolaan

Pengaduan

Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

-  Kotak Saran;

-  Telepon (0335)421431;

-  Fax(0335)421431;

-  Email :[email protected]

-  Aplikasi LAPOR-SP4N;

-  Telepon  ke Suara Kota Probolinggo acara ”Laporo Rek” di nomor  telepon (0335) 427772 atau SMS ke Nomor 081336460000.

B.   Komponen Pengelolaan

1

Dasar Hukum

1.1  UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1.2  UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

1.3  Perpres no.82 tahun 2016 tentang Strategi nasional keuangan inklusif (SNKI)

1.4  Peraturan Menteri Sosial RI No. 09 Tahun 2018 Tentang Standart Teknis Pelayanan            Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

1.5  Perpres no. 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai (BSNT)

2

Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas

Handphone, Meja Komputer, Buku Register, Kursi dan filling Kabinet.

3

Kompetensi

pelaksana

3.1  Jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan   Jaminan Sosial: Pendidikan  S1, Keterampilan / Pengetahuan :    mempunyai pengetahuan di bidang Sosial;

3.2  Jabatan Fungsional : Pendidikan S1, Pelatihan,                Ketrampilan/Pengetahuan : mempunyai pengetahuan di bidang   Sosial;

3.3  Jabatan Front Office (FO)  dan Back Office (BO): Pendidikan :   SLTA/sederajat, Ketrampilan / Pengetahuan : Pengetahuan     didalam mengoperasikan Komputer dan kecakapan dalam       berinteraksi ;

4

Pengawasan

Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh :

4.1 Kepala Dinas Sosial PPPA

4.2 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial

5

Jumlah pelaksana

5.1  Jabatan Fungsional 1 Orang;

5.2  Front office (FO) dan Back Office 4 Orang;

6

Jaminan

Pelayanan

6.1  Maklumat Pelayanan

6.2 Petugas melayani dengan sepenuh hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku/agama/ golongan

7

Jaminan keamanan dan keselamatan

Pelayanan

7.1 Menjamin kerahasiaan data pemohon

7.2 Tidak ada kartu ganda

8

Evaluasi kinerja

Pelaksana

a.     Kinerja Pelayanan dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Kategori Baik;

b.      Rapat Koordinasi internal rutin setiap 3 bulan dan insidentil        terkait pelayanan.