Pelayanan Rekomendasi Adopsi Anak

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Penyampaian Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	1.1 Sehat Jasmani dan Rohani; 1.2 Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun paling tinggi 55 (Lima Puluh Lima) Tahun; 1.3 Calon orang tua Asuh harus seagama yang dianut oleh Calon Anak Angkat; 1.4 Berkelakuan Baik dan Tidak Pernah dihukum karena Melakukan Tindakan Kejahatan; 1.5 Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) Tahun; 1.6 Bukan Merupakan Pasangan Sejenis; 1.7 Tidak atau belum mempunyai Anak Atau Hanya Memiliki Satu Orang Anak; 1.8 Dalam Keadaan Mampu secara Ekonomi dan Sosial; 1.9 Memperoleh Persetujuan Anak dan Ijin tertulis dari Orang Tua/Wali Anak; 1.10 Adanya Laporan Sosial dari Pekerja Sosial setempat; 1.11 Dalam Mengasuh Calon Anak Sekurang kurangnya 6 Bulan Sejak ijin Pengasuhan diberikan; 1.12 Diperoleh ijin Kepala Instansi Sosial Provinsi; 1.13 Permohonan Ijin Pengangkatan Anak Kepada Instansi Sosial Setempat; 1.14 Surat Keterangan Calon Orang Tua Angkat dari Rumah Sakit Pemerintah (Asli) Untuk Selanjutnya dapat diperbaharui pada saat kunjungan ke 2; 1.15 Surat keterangan kesehatan jiwa calon orang Tua Angkat dari Dokter Spesialis Jiwa Rumah Saki Pemerintah (Asli) untuk Selanjutnya dapat diperbaharui pada saat kunjungan ke 2; 1.16 Surat keterangan tentang fungsi Organ Reproduksi Calon Orang Tua Angkat dari Dokter Spesialis obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Pemerintah (Asli); 1.17 Foto copy Akte Calon Orang Tua Angkat; 1.18 Surat Keterangan catatan Kepolisian (SKCK) setempat (Asli) 1.19 Foto Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan Calon Orang Tua Angkat (Legalisir); 1.20 Foto copy Kartu keluarga dan KTP Calon Orang Tua Angkat; 1.21 Foto Copy Akte Kelahiran Calon Anak Angkat; 1.22 Surat Keterangan Penghasilan dari tempat kerja Calon Orang Tua Angkat (Asli); 1.23 Surat pernyataan persetujuan Calon Anak Angkat diatas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya; 1.24 Surat pernyataan motivasi Calon Orang Tua Angkat di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak; 1.25 Surat pernyataan orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak–hak dan kebutuhan anak diatas kertas bermaterai cukup; 1.26 Surat pernyataan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak; 1.27 Surat pernyataan calon orang tua angkat bahwa tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim; 1.28 Surat pernyataan calon orang tua angkat untuk memberikan hibah sebagian harta bagi anak angkatnya; 1.29 Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga calon Orang Tua Angkat; 1.30 Surat Pernyataan Dokumen Adopsi Adalah Dokumen yang Sah; 1.31 Surat Keterangan Baik dari RT setempat; 1.32 Foto Calon orang tua angkat dan calon anak angkat ukuran 4x6 masing-masing 4 lembar; 1.33 Rekomendasi proses pengangkatan Anak dari instansi sosial setempat
2	Prosedur	2.1 Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi Adopsi Anak ke Instansi sosial setempat; 2.2 Pemohon melengkapi dokumen persyaratan; 2.3 Homevisit pertama oleh Instansi Sosial setempat;
3	Waktu penyelesaian Pelayanan	1 (satu) Hari Kerja.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk	Surat Rekomendasi Adopsi Anak.
6	Pengelolaan pengaduan	6.1 Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Jl.Raya Dringu No.13 Probolinggo; 6.2 Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Kotak Saran; - Telepon (0335)421431; - Fax(0335)421431; - Email :[email protected] - Aplikasi LAPOR-SP4N; - Telepon ke Suara Kota Probolinggo acara ”Laporo Rek” di nomor telepon (0335) 427772 atau SMS ke Nomor 081336460000
B. Komponen Pengelolaan
1	Dasar Hukum	1.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 1.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; 1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; 1.4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; 1.5 Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.
2	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas;	Kamera, Komputer, Printer Canon, Meja Komputer, Buku Register, Kursi dan filling Kabinet.
3	Kompetensi pelaksana	3.1 Jabatan Kepala Bidang Rehabiltasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial minimal Pendidikan S1, memiliki Pelatihan, Ketrampilan/Pengetahuan, Pengalaman Kerja; 3.2 Jabatan Pekerja Sosial yang menangani Anak dan Lanjut Usia: minimal Pendidikan S1, memiliki Pelatihan, Ketrampilan/ Pengetahuan, Pengalaman Kerja; 3.3 Jabatan Staf Bidang Pemberdayaan Sosial: minimal Pendidikan SMA, memiliki Pelatihan, Ketrampilan/ Pengetahuan, Pengalaman Kerja.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses pengajuan permohonan rekomendasi Adopsi Anak dipantau oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial setiap ada masyarakat yang mengajukan.
5	Jumlah pelaksana	- Kepala Bidang Bidang Rehabiltasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial 1 Orang - Pekerja Sosial 2 Orang; - Staf 1 Orang.
6	Jaminan Pelayanan	Kepala Bidang Bidang Rehabiltasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas Pelayanan Pembuatan Surat Rekomendasi untuk permohonan Adopsi Anak sesuai dengan standar pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	- Keaslian dokumen ditandai dengan cap basah, tanda tangan oleh Kepala Dinas Sosial Setempat serta Nomor Registrasi. - Menjaga kerahasian data dan dokumen pemohon
8	Evaluasi kinerja pelaksana	a. Kinerja Pelayanan dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Kategori Baik; b. Rapat Koordinasi internal rutin setiap 3 bulan dan insidentil terkait pelayanan.