Pelayanan Pengaduan Pada Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK)

NO

KOMPONEN

URAIAN

A.   Komponen Penyampaian Pelayanan

1

Persyaratan

Pelayanan

1.1 Pengaduan pada ULTPK, Persyaratan:

-     Fotocopy KTP Kepala Keluarga

-     Fotocopy Kartu Keluarga

2

Prosedur

2.1  Pemohon / Warga  melakukan pengaduan pada ULTPK dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan;

2.2  Pengaduan dari warga diterima oleh Front Office (FO) sebagai verifikasi awal pengaduan dan hasil dari verifikasi awal akan diteruskan ke Back Office (BO) untuk diinput pada aplikasi SIM ULTPK dan diterbitkan form antrian survey ULTPK;

2.3  Jika warga yang melakukan pengaduan masuk DTKS maka akan langsung diterbitkan Kartu Bestari dan juga diterbitkan antrian survey sebagai langkah verifikasi lanjutan dan jika dalam proses veval lapangan dinyatakan mampu maka kartu tersbut akan dicabut;

2.4  Jika warga yang melakukan pengaduan tidak masuk DTKS maka diterbitkan antrian survey sebagai langkah verifikasi lanjutan yang nantinya akan di Verval langsung ke lapangan  oleh Fasilitator dengan metode door to door dan dibekali Form Survey UlTPK sebagai isian hasil survey lapangan ;

2.5  Hasil dari Form Survey ULTPK yang dilakukan oleh Fasilitator  teruskan ke Back Office (BO) untuk diinput pada aplikasi SIM ULTPK dan jika dinyatakan tidak mampu maka akan diterbitkan Kartu Pendalungan, jika dinyatakan mampu tidak diberikan Kartu Pendalungan.

3

Waktu Penyelesaian

Pelayanan

Kartu Bestari :1 (satu) jam.

Kartu Pendalungan : 3 (tiga) hari

4

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (Gratis)

5

Produk

1.  Kartu Bestari

2.  Kartu Pendalungan

6

Pengelolaan

pengaduan

Pengaduan,saran dan masukan secara langsung via:

-  Kotak Saran;

-  Telepon (0335)421431;

-  Fax(0335)421431;

-  Email :Dinsos.probolinggokota@gmail.com

-  Aplikasi LAPOR-SP4N;

-  Telepon  ke Suara Kota Probolinggo acara ”Laporo Rek” di nomor telepon (0335) 427772 atau SMS ke Nomor 081336460000.

B.   Komponen Pengelolaan Pelayanan

1

Dasar Hukum

1.1  Undang - undang  Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

1.2  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011     tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik   Indonesia Tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara    Republik Indonesia Nomor 5235);

1.3  Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2018 tentang Program   Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

1.4  Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan ;

1.5  Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan kota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan kota Probolinggo;

2

Sarana dan prasarana,dan/ atau fasilitas

Kamera, Komputer, Printer, Handphone, Meja Komputer, Buku Register, Kursi dan filling Kabinet.

3

Kompetensi

pelaksana

3.1  Jabatan Front Office (FO)  dan Back Office (BO) ULTPK:     Pendidikan : SLTA/sederajat, , Ketrampilan / Pengetahuan :       Pengetahuan didalam mengoperasikan Komputer dan                   kecakapan   dalam berinteraksi ;

3.2  Jabatan Fasilitator (Fs), Pendidikan : SLTA /sederajat, Pelatihan : Bimtek Kesejahteraan Sosial, Ketrampilan / Pengetahuan : kecakapan dalam berinteraksi;

4

Pengawasan

Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh :

4.1     Kepala Dinas Sosial PPPA

4.2     Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

4.3  Jabatan Fungsional

5

Jumlah Pelaksana

5.1     Front office (FO) dan Back Office 4 Orang;

5.2     Fasilitator (Fs) 37 Orang

6

Jaminan

Pelayanan

6.1     Pencetakan Kartu Bestari dan Kartu Pendalungan dan sesuai   dengan hasil survey

6.2     Petugas melayani dengan sepenuh hati secara cepat dan tepat   tanpa membedakan ras/suku/agama/ golongan

7

Jaminan keamanan dan keselamatan

Pelayanan

7.1   menjamin bahwa tidak ada masyarakat yang mempunyai 2 kartu

7.2   menjamin bahwa kartu tidak dapat dipalsukan

8

Evaluasi kinerja

pelaksana

8.1     Kinerja Pelayanan dapat dilihat dari Indeks Kepuasan               Masyarakat (IKM) dengan Kategori Baik;

8.2     Rapat Koordinasi internal rutin setiap 3 bulan dan insidentil     terkait pelayanan.

 


LINK TERKAIT