Pelayanan Pengaduan Pada Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. Komponen Penyampaian Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	1.1 Pengaduan pada ULTPK, Persyaratan: - Fotocopy KTP Kepala Keluarga - Fotocopy Kartu Keluarga
2	Prosedur	2.1 Pemohon / Warga melakukan pengaduan pada ULTPK dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; 2.2 Pengaduan dari warga diterima oleh Front Office (FO) sebagai verifikasi awal pengaduan dan hasil dari verifikasi awal akan diteruskan ke Back Office (BO) untuk diinput pada aplikasi SIM ULTPK dan diterbitkan form antrian survey ULTPK; 2.3 Jika warga yang melakukan pengaduan masuk DTKS maka akan langsung diterbitkan Kartu Bestari dan juga diterbitkan antrian survey sebagai langkah verifikasi lanjutan dan jika dalam proses veval lapangan dinyatakan mampu maka kartu tersbut akan dicabut; 2.4 Jika warga yang melakukan pengaduan tidak masuk DTKS maka diterbitkan antrian survey sebagai langkah verifikasi lanjutan yang nantinya akan di Verval langsung ke lapangan oleh Fasilitator dengan metode door to door dan dibekali Form Survey UlTPK sebagai isian hasil survey lapangan ; 2.5 Hasil dari Form Survey ULTPK yang dilakukan oleh Fasilitator teruskan ke Back Office (BO) untuk diinput pada aplikasi SIM ULTPK dan jika dinyatakan tidak mampu maka akan diterbitkan Kartu Pendalungan, jika dinyatakan mampu tidak diberikan Kartu Pendalungan.
3	Waktu Penyelesaian Pelayanan	Kartu Bestari :1 (satu) jam. Kartu Pendalungan : 3 (tiga) hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk	1. Kartu Bestari 2. Kartu Pendalungan
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan,saran dan masukan secara langsung via: - Kotak Saran; - Telepon (0335)421431; - Fax(0335)421431; - Email :[email protected] - Aplikasi LAPOR-SP4N; - Telepon ke Suara Kota Probolinggo acara ”Laporo Rek” di nomor telepon (0335) 427772 atau SMS ke Nomor 081336460000.
B. Komponen Pengelolaan Pelayanan
1	Dasar Hukum	1.1 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 1.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2018 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 1.4 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan ; 1.5 Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan kota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan kota Probolinggo;
2	Sarana dan prasarana,dan/ atau fasilitas	Kamera, Komputer, Printer, Handphone, Meja Komputer, Buku Register, Kursi dan filling Kabinet.
3	Kompetensi pelaksana	3.1 Jabatan Front Office (FO) dan Back Office (BO) ULTPK: Pendidikan : SLTA/sederajat, , Ketrampilan / Pengetahuan : Pengetahuan didalam mengoperasikan Komputer dan kecakapan dalam berinteraksi ; 3.2 Jabatan Fasilitator (Fs), Pendidikan : SLTA /sederajat, Pelatihan : Bimtek Kesejahteraan Sosial, Ketrampilan / Pengetahuan : kecakapan dalam berinteraksi;
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh : 4.1 Kepala Dinas Sosial PPPA 4.2 Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 4.3 Jabatan Fungsional
5	Jumlah Pelaksana	5.1 Front office (FO) dan Back Office 4 Orang; 5.2 Fasilitator (Fs) 37 Orang
6	Jaminan Pelayanan	6.1 Pencetakan Kartu Bestari dan Kartu Pendalungan dan sesuai dengan hasil survey 6.2 Petugas melayani dengan sepenuh hati secara cepat dan tepat tanpa membedakan ras/suku/agama/ golongan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	7.1 menjamin bahwa tidak ada masyarakat yang mempunyai 2 kartu 7.2 menjamin bahwa kartu tidak dapat dipalsukan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	8.1 Kinerja Pelayanan dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Kategori Baik; 8.2 Rapat Koordinasi internal rutin setiap 3 bulan dan insidentil terkait pelayanan.