Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

A.   Komponen Penyampaian Pelayanan

1

Persyaratan

Pelayanan

1.1 Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran (STP) bagi LKS Berbadan Hukum, Persyaratan:

a.  Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mencantumkan bahwa LKS berazaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;

b.  Keterangan domisili dari Lurah setempat (berlaku 1 tahun);

c.  Susunan kepengurusan LKS dilengkapi dengan nama, alamat, nomor telepon dan foto copy KTP yang berlaku;

d.  Fotocopy akta notaris yang telah diregistrasi di pengadilan negeri setempat dan dilegalisir oleh notaris;

e.  Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) LKS;

f.   Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;

g.  Daftar identitas klien dengan foto berwarna.

1.2 Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Berbadan Hukum, Persyaratan:

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mencantumkan bahwa LKS berazaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 (jika terjadi perubahan);

b.  Keterangan domisili dari Lurah setempat (berlaku 1 tahun);

c.  Susunan kepengurusan LKS dilengkapi dengan nama, alamat, nomor telepon dan foto copy KTP yang berlaku (jika terjadi perubahan);

d.  Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;

e.  Daftar identitas klien dengan foto berwarna.

1.3 Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran (STP) bagi LKS Belum Berbadan Hukum, Persyaratan:

a.  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mencantumkan bahwa LKS berazaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;

b.  Keterangan domisili dari Lurah setempat (berlaku 1 tahun);

c.  Susunan kepengurusan LKS dilengkapi dengan nama, alamat, nomor telepon dan foto copy KTP yang berlaku;

d.  Fotocopy nota pendirian (berita acara pendirian) LKS yang diketahui oleh Lurah setempat;

e.  Daftar identitas klien dengan foto berwarna.

1.4 Rekomendasi STPU bagi LKS Belum Berbadan Hukum, Persyaratan:

a.  Fotocopy STP;

b.  Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga, mencantumkan bahwa LKS berazaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 (jika terjadi perubahan);

c.  Keterangan domisili dari Lurah setempat (berlaku 1 tahun);

d.  Susunan kepengurusan LKS dilengkapi dengan nama, alamat, nomor telepon dan foto copy KTP yang berlaku (jika terjadi perubahan);

e.  Daftar identitas klien dengan foto berwarna.

2

Prosedur

2.1  Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi untuk penerbitan STP/STPU;

2.2  Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan kondisi LKS yang bersangkutan;

2.3  Jika semua persyaratan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut. Jika persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan akan dikembalikan lagi kepada pemohon agar dilengkapi;

2.4  Jika persyaratan lengkap, maka permohonan akan diproses lebih lanjut.

3

Waktu Penyelesaian

Pelayanan

1 (satu) Hari Kerja.

4

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (Gratis)

5

Produk

Surat Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran (STP) dan Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Lembaga Kesejahteraan Sosial  (LKS).

6

Pengelolaan

pengaduan

6.1  Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis        melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  Kota Probolinggo Jl.Raya Dringu No.13 Probolinggo;

6.2  Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

-       Kotak Saran;

-       Telepon (0335)421431;

-       Fax(0335)421431;

-       Email :[email protected]

-       Aplikasi LAPOR-SP4N;

-       Telepon  ke Suara Kota Probolinggo acara ”Laporo Rek” di nomor telepon (0335) 427772 atau SMS ke Nomor 081336460000.

B.   Komponen Pengelolaan

1

Dasar Hukum

1.1  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

1.2  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

1.3  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);

1.4  Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011, tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913).

2

Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas

Kamera, komputer, printer, meja komputer, buku register, ATK, kursi dan filling kabinet.

3

Kompetensi

pelaksana

3.1  Jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat:

-       Pangkat Minimal Penata Tk. I ( III/d)

-       Pendidikan  S1,

-       Memiliki Keterampilan/ Pengetahuan;

3.2 Jabatan Pekerja Sosial:

-       Pangkat Minimal Penata Muda ( III/a)

-       Pendidikan S1

-       Memiliki Ketrampilan/Pengetahuan,

3.3  Jabatan Staf  Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat:

-       Pangkat Minimal Pengatur Muda ( II/a)

-       Pendidikan SMA,

-       Memiliki Keterampilan/ Pengetahuan,

4

Pengawasan

Internal

Pengawasan internal terhadap proses pengajuan Rekomendasi untuk pembuatan  Surat Tanda Pendaftaran (STP) /Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU)  dipantau oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin setiap ada LKS yang mengajukan.

5

Jumlah pelaksana

-       Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat;

-       Pekerja Sosial 1 Orang;

-       Staf 1 Orang.                                                                                                                                     

6

Jaminan

Pelayanan

Surat Rekomendasi untuk Surat Tanda Pendaftaran (STP)/ Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) LKS selesai tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7

Jaminan keamanan dan keselamatan

Pelayanan

-       Pencetakan Dokumen Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran (STP)/ Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) bagi LKS berbadan hukum, belum berbadan hukum maupun LKS ditandai dengan cap basah, tanda tangan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

-       Menjamin dokumen pemohon aman

8

Evaluasi kinerja

pelaksana

a.    Kinerja Pelayanan dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Kategori Baik;

b.   Rapat Koordinasi internal rutin setiap 3 bulan dan insidentil terkait pelayanan.