KOTA PROBOLINGGO – "Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama sehingga penyaluran BLT DBH-CHT Tahun 2026 dapat berjalan tertib, tepat sasaran, dan akuntabel," demikian disampaikan Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, Retno Feby Hariyati, S.K.M., M.Kes., saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun 2026 bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se-Kota Probolinggo pada Senin (6/7).

Rapat yang turut didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bagus Prasetyo, S.STP., M.Si., ini menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh tahapan penyaluran bantuan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai kebijakan pelaksanaan BLT DBH-CHT Tahun 2026, mulai dari dasar hukum, sasaran penerima manfaat, mekanisme penyaluran, hingga pembagian peran masing-masing pihak. BLT DBH-CHT merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya masyarakat yang memenuhi kriteria penerima sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2026.

Pada tahun 2026, sebanyak 2.729 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lima kecamatan di Kota Probolinggo akan menerima BLT DBH-CHT dengan besaran Rp600.000 per KPM. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan menggunakan Kartu Amanah bekerja sama dengan Bank Jatim sebagai instrumen penyaluran.

Selain membahas jadwal dan mekanisme penyaluran, rapat koordinasi juga menekankan pentingnya peran PSM sebagai mitra Dinsos PPPA di lapangan. PSM diharapkan aktif membantu proses verifikasi dan validasi data, mendampingi masyarakat selama pelaksanaan penyaluran, memberikan edukasi kepada penerima manfaat, serta membantu menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin terjadi selama proses penyaluran bantuan.

Melalui koordinasi yang solid antara Dinsos PPPA, PSM, kecamatan, Bank Jatim, dan seluruh pihak terkait, Pemerintah Kota Probolinggo berharap penyaluran BLT DBH-CHT Tahun 2026 dapat berlangsung dengan lancar, tertib, transparan, dan akuntabel sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak serta mampu memberikan manfaat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.