PERKUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER, DINAS SOSIAL PPPA GELAR RAKOR PUG 2026

KOTA PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026 di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, Senin pagi (25/5).

Kegiatan yang diikuti sebanyak 113 peserta ini menghadirkan pejabat dan staf pengelola PUG dari seluruh perangkat daerah dan kelurahan se-Kota Probolinggo, Forum PUSPA Bayuangga, serta Tim Driver PUG Kota Probolinggo. Hadir pula narasumber Fasilitator Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur, Suti’ah, S.Pd.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, Evie Hidayati, menyampaikan bahwa rakor dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PUG di Kota Probolinggo.

“Rakor ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai pelaksanaan PUG, memperkuat komitmen OPD, mendorong integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, mengidentifikasi kendala pelaksanaan PUG, serta menyusun langkah tindak lanjut penguatan kelembagaan PUG,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, Madihah, S.K.M., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar forum sosialisasi, melainkan momentum untuk merefresh pemahaman sekaligus memperkuat kesamaan persepsi terkait implementasi PUG di lapangan.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan PUG, di antaranya pemahaman indikator yang belum seragam, penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang masih bersifat administratif, kualitas data terpilah yang belum optimal, hingga integrasi isu gender dalam program dan kegiatan yang belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Esensi utama PUG bukan sekadar kelengkapan dokumen, tetapi bagaimana perspektif gender benar-benar terintegrasi dalam proses pembangunan daerah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh perempuan maupun laki-laki,” ujar Madihah.

Pada kesempatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan materi dari narasumber Fasilitator Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur, Suti’ah, S.Pd. Dalam paparannya, ia memberikan penguatan terkait implementasi Pengarusutamaan Gender di daerah, mulai dari pentingnya penyusunan data terpilah, pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran, hingga strategi menghadapi evaluasi penyelenggaraan PUG tahun 2026.

Selain itu, peserta diajak untuk memahami kembali substansi utama PUG agar pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada aspek administratif, namun juga mampu menghadirkan kebijakan dan program yang benar-benar responsif gender dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan berlangsung dengan antusias dan diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan responsif gender di Kota Probolinggo.