PERKUAT PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN INKLUSIF, DINSOS PPPA GELAR BIMTEK PPRG TAHUN ANGGARAN 2027

PROBOLINGGO — Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat kapasitas aparatur dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun Anggaran 2027 yang dilaksanakan di Puri Manggala Bhakti, Jumat (21/8).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo tersebut diikuti oleh 145 peserta. Peserta terdiri atas tiga orang dari setiap perangkat daerah, termasuk kecamatan dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta satu orang dari setiap kelurahan. Peserta yang dihadirkan merupakan aparatur yang belum pernah mengikuti bimbingan teknis PPRG.

Bimtek PPRG menjadi bagian penting dalam mendorong agar perspektif gender tidak hanya hadir sebagai kelengkapan administratif, tetapi benar-benar terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan hingga penyusunan anggaran.

Melalui PPRG, perangkat daerah didorong untuk terlebih dahulu mengidentifikasi kesenjangan gender, menganalisis kebutuhan perempuan dan laki-laki, serta merumuskan intervensi yang tepat melalui program dan kegiatan yang direncanakan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat pembangunan secara lebih merata.

Sekretaris Dinsos PPPA Kota Probolinggo, Retno Feby Hariyati, menjelaskan bahwa kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam melakukan analisis gender, khususnya melalui Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB).

“Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam penyusunan program dan kegiatan, khususnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender untuk tahun anggaran 2027,” jelasnya.

PPRG Bukan Sekadar Administrasi

PPRG tidak hanya berbicara mengenai bagaimana anggaran dibagi antara perempuan dan laki-laki. Lebih dari itu, PPRG merupakan pendekatan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi dan kesenjangan yang ada.

Dengan perspektif gender yang terintegrasi sejak tahap perencanaan, pemerintah dapat melihat apakah suatu program telah memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Probolinggo yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Budiono Wirawan. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, tanpa diskriminasi dalam akses maupun kontrol terhadap sumber daya pembangunan.

Menurutnya, perspektif gender harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan dan tidak berhenti sebagai pelengkap dokumen administrasi. Para perencana di setiap perangkat daerah juga didorong untuk tidak terpaku pada pola atau templat lama, tetapi terus berinovasi agar penganggaran benar-benar menyasar program prioritas yang inklusif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Saya mengajak peserta bimtek untuk menyusun dokumen perencanaan berkualitas yang mampu menjadi panduan nyata bagi kemajuan Kota Probolinggo di masa depan. Ini sekaligus untuk menegaskan pentingnya kesetaraan dalam setiap aspek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,” tuturnya.

Dari Perencanaan Menuju Dampak Nyata

Penerapan PPRG diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Pengetahuan yang diperoleh dalam bimtek perlu diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan, program, kegiatan, hingga penganggaran di masing-masing perangkat daerah dan kelurahan.

Anggaran yang responsif gender pada akhirnya diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih tepat sasaran, efektif, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan penerapan PPRG juga membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh perangkat daerah. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga mempertimbangkan siapa yang menerima manfaat, siapa yang masih menghadapi kesenjangan, serta intervensi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berkeadilan.

Bimtek kali ini menghadirkan fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) dari Provinsi Jawa Timur, Sutiah, yang menyampaikan materi “Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan di Daerah.”

Melalui penguatan kapasitas aparatur tersebut, Dinsos PPPA Kota Probolinggo terus mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu menjadi instrumen untuk memperkuat kesetaraan, inklusivitas, dan keberlanjutan pembangunan di Kota Probolinggo.