SITUS RESMI
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo juga memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang, pada Senin (29/6) di Aula Dinsos PPPA Kota Probolinggo.
KOTA PROBOLINGGO – Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo juga memfasilitasi kegiatan Focus
Group Discussion (FGD) Penguatan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang
diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang, pada Senin (29/6)
di Aula Dinsos PPPA Kota Probolinggo.
FGD ini merupakan rangkaian kegiatan setelah
pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT).
Kegiatan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran
strategis dalam penyaluran bantuan sosial, di antaranya Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten dan Kota Probolinggo, Dinas Komunikasi
dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten dan Kota Probolinggo, Dinas Sosial
Kabupaten dan Kota Probolinggo, Bank Jatim, BNI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
serta PT Pos Indonesia.
Melalui forum diskusi ini, para peserta bersama Bank
Indonesia melakukan identifikasi berbagai tantangan sekaligus menggali masukan
terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non tunai di wilayah Probolinggo.
Beberapa topik yang menjadi pembahasan meliputi
peningkatan literasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan agen bank, kualitas
data penerima bantuan, kesiapan infrastruktur pendukung, layanan agen bank,
proses transaksi, perlindungan konsumen, hingga evaluasi penyaluran bantuan
sosial yang bersumber dari APBD.
Diskusi juga mengulas pentingnya akurasi data
kependudukan melalui pemadanan NIK, peningkatan keamanan penggunaan Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS), pemerataan layanan agen bank, ketersediaan jaringan
dan perangkat transaksi, serta penguatan mekanisme penanganan pengaduan
masyarakat. Selain itu, peserta turut membahas peluang pengembangan penyaluran
bantuan sosial APBD secara non tunai sebagai upaya meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
Melalui fasilitasi yang diberikan Dinsos PPPA Kota
Probolinggo, diharapkan forum diskusi ini semakin memperkuat sinergi antara
pemerintah daerah, regulator, perbankan, dan mitra penyalur dalam mendukung
penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, aman, transparan, dan
akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan inklusi keuangan di masyarakat.
